Perwakilan kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Francine Widjojo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya melakukan klaim sepihak dengan menyebut pengerukan Kali Mampang sudah selesai.
Sebab, kata dia, sampai saat ini proses pengerukan Kali Mampang belum selesai dan masih dilakukan.
“Per hari ini masih dilakukan pengerukan di Kali Mampang,” kata Francine kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2022).
Francine menegaskan, kliennya sudah menempuh berbagai macam cara untuk membuat Kali Mampang dikeruk salah satunya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tahun 2019–2021.
Kemudian, keberatan disampaikan juga secara tertulis langsung kepada Gubernur DKI Jakarta pada 5 Maret 2021 hingga akhirnya penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Dan akhirnya putusan PTUN membuktikan bahwa Gubernur DKI Jakarta belum mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya,” ujarnya.
“Dan belum memproses pembangunan turap di Kelurahan Pela Mampang, sehingga diwajibkan untuk mengerjakannya,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim bahwa pengerukan Kali Mampang sudah rampung 100 persen.
Pengerukan itu, kata Anies, melibatkan tiga alat berat yang terdiri dari dua amphibious mini dan satu ekskavator mini.
“Salah satu wilayah, yaitu Kali Mampang segmen Jalan Pondok Jaya X Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, pengerukan sudah 100 persen selesai,” kata Anies, dikutip dari akun Instagram resminya @aniesbaswedan, Senin (21/2/2022).
“Dengan target volume 733,5 meter kubik yang dikerjakan sejak 28 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2022,” lanjut dia.
Anies mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) melaksanakan kegiatan gerebek lumpur guna memperluas daya tampung waduk, sungai, dan kali untuk menghadapi musim hujan. Gerebek lumpur, tambah dia, juga dilakukan oleh Dinas SDA sepanjang tahun.
(Kompas.com)